Bawaslu Jabar Ingatkan Pentingnya Ketelitian Pengawasan Data Pemilih di KBB
|
Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketelitian dalam mencermati data pemilih menjadi hal penting dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan supervisi tersebut diterima Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Agus Rasyid, bersama dua orang staf P2HM.
Dalam arahannya, Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, mengingatkan agar setiap data hasil pengawasan diperiksa terlebih dahulu sebelum disampaikan sebagai saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam rapat pleno terbuka PDPB. Menurutnya, data yang disampaikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar bisa ditindaklanjuti.
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui DPT Online maupun Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hasil uji petik juga perlu dicermati secara saksama untuk memastikan kesesuaian data di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Bawaslu dapat menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bandung Barat.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya data pemilih yang telah meninggal dunia serta warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, termasuk yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Data tersebut perlu ditelusuri agar perubahan status pemilih maupun pemilih yang belum terakomodasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Hj. Nuryamah juga mengingatkan bahwa pengawasan PDPB perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) maupun dengan mengikuti rapat pleno terbuka. Pasalnya, data pemilih dapat berubah sewaktu-waktu sehingga perlu terus dicermati untuk mengantisipasi data ganda, data yang tidak valid, maupun pemilih yang belum tercatat.
Selain ketelitian dalam memeriksa data, kelengkapan administrasi pengawasan juga menjadi perhatian. Setiap kegiatan pengawasan harus dituangkan dalam Formulir A sebagai dokumentasi dan laporan hasil pengawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Nuryamah mengapresiasi pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang dinilai cukup baik, khususnya dalam penyampaian data dan pengisian alat kerja pengawasan.
Penulis: Habibulloh
Foto: Bunga Putri N.