Lompat ke isi utama

Berita

Agus Rasyid: Perubahan UU Pemilu Menuntut Kesiapan Kompetensi ASN

Agus Apel

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Agus Rasyid saat menjadi pembina apel pagi di halaman Sekretariat Bawaslu KBB, Senin (16/11/2026).

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Perubahan regulasi kepemiluan yang tengah diproses pembuat kebijakan menuntut Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) menghadapi kompleksitas sistem pemilu mendatang.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Agus Rasyid, saat memimpin apel pagi, Senin (16/11/2026).

Pembahasan perubahan undang-undang kepemiluan menjadi perhatian karena berpotensi membawa perubahan terhadap sistem dan tantangan pengawasan pemilu, termasuk kebutuhan kompetensi aparatur pengawas.

Dalam amanatnya, Agus menegaskan bahwa masa non-tahapan tetap menjadi ruang bagi jajaran Bawaslu untuk menjaga integritas dan marwah kelembagaan.

“Tentu pada masa non tahapan kita jaga terkait marwah lembaga. Walaupun dalam hal ini kita ketahui bahwa aturan secara hukum tentang pemilu sedang diproses secara politik di lembaga dalam pembentukan aturan.”

Agus juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi perlu diikuti kesiapan kompetensi ASN agar mampu menghadapi sistem kepemiluan yang semakin kompleks.

“Tentu dalam hal ini yang perlu kita pahami dalam perubahan UU kepemiluan ke depan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi, baik itu ASN.”

Menurutnya, tantangan ke depan tidak cukup dijawab dengan menjalankan tugas rutin, tetapi membutuhkan SDM unggul yang memahami perkembangan sistem kepemiluan.

“Catatan bahwa ke depan sistem kepemiluan kita lebih kompleks, tentu perlu kita persiapkan SDM-SDM yang unggul, khususnya untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai penjaga demokrasi, penjaga hak konstitusional kita.”

Kesiapan tersebut perlu diterjemahkan melalui pengembangan kapasitas ASN secara berkelanjutan, terutama untuk mengantisipasi perubahan aturan dan kebutuhan pengawasan.

Penulis dan Foto: Bunga Putri N.