Bawaslu Harap Pemilu dan Pilkada Mendatang Tidak Digelar di Tahun yang Sama

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang tidak lagi dilakukan pada tahun yang sama. Menurutnya, pelaksanaan serentak seperti pada 2024 menimbulkan berbagai kendala yang perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

“Kami harap (pemilu dan pemilihan) tidak disamakan. Akan lebih baik jika (pelaksanaan) dipisah atau ada jedanya," katanya di sela acara Tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Menurutnya, tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 lalu yang berjalan beririsan membuat penyelenggara memiliki waktu yang sedikit.

"Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu berjalan beririsan. Penyelenggara hanya memiliki sedikit waktu,” terangnya.

Bagja juga mengungkapkan bahwa usulan agar jadwal pemilu dan pilkada dipisahkan telah disampaikan kepada pemerintah, Komisi II DPR RI, serta para pemangku kepentingan lainnya. Bawaslu saat ini masih menunggu tanggapan dari berbagai pihak terkait usulan tersebut.

“Semoga ada solusi terbaik yang bisa diambil bersama. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah penting bagi penyelenggara pemilu dan seluruh pihak yang terlibat,” lanjutnya.

Memperingati usia Bawaslu yang menginjak 17 tahun, Bagja berharap lembaga ini semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi lembaga.

”Memasuki usia 17 tahun, Bawaslu semakin dewasa. Sudah 17 tahun melihat dunia, ada pengalaman dan pembelajaran. Serta merasakan asam, pahit, getir, suka dan duka dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga.

Dalam tasyakuran ini dihadiri oleh sejumlah tamu undangan. Diantaranya Pimpinan Bawaslu RI periode 2008-2012, Wahidah Suaib dan Nunung Widyaningsih, lalu Pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 Nelson Simanjuntak dan Nasrullah dan Pimpinan Bawaslu periode 2017-2022 Abhan dan Ratna Dewi Pettalolo. Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Anggota KPU August Mellaz dan Ketua DKPP Heddy Lugito.