Bawaslu KBB Ikuti Sosialisasi IKU Pengawas Pemilu 2026

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua, Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat sebagai upaya menyamakan pemahaman mengenai sistem pengukuran kinerja yang kini berorientasi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam penguatan tata kelola kelembagaan Bawaslu. Melalui penerapan IKU Tahun 2026, pengukuran kinerja tidak lagi berfokus pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada outcome dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi publik, khususnya dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu dan demokrasi.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, yang hadir secara virtual sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa perubahan paradigma pengukuran kinerja diperlukan agar setiap program dan aktivitas yang dilakukan Bawaslu memiliki nilai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Menurut Herwyn, orientasi kinerja berbasis outcome akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran pengawas pemilu dalam menyusun program, melaksanakan tugas pengawasan, hingga melakukan evaluasi kerja secara lebih terukur dan akuntabel. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan laporan administrasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Fereddy, menjelaskan bahwa penerapan IKU Tahun 2026 akan membantu setiap satuan kerja menyusun target kinerja yang lebih terarah karena seluruh indikator dikaitkan dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ia menambahkan bahwa perubahan sistem pengukuran ini sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk membangun budaya kerja yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada hasil, manfaat, dan akuntabilitas publik.