Bawaslu KBB Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Berkarya

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kunjungan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ke Kantor DPD Partai Berkarya, berlangsung pada Kamis (30/7/2026). Pertemuan itu menjadi ruang diskusi sekaligus koordinasi mengenai perkembangan administrasi kepartaian, mulai dari kepengurusan, dokumen pendukung, hingga pembaruan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bandung Barat, Neneng Nurjanah, bersama jajaran pengurus menerima langsung kedatangan Bawaslu. Dalam pertemuan tersebut, Partai Berkarya memaparkan perkembangan organisasi setelah Musyawarah Nasional, termasuk perubahan logo partai, penyempurnaan struktur kepengurusan, serta proses pembenahan administrasi yang masih terus berjalan.

Neneng menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen. Sekretariat partai juga telah beralamat di Kecamatan Padalarang, meski masih terdapat tiga kecamatan yang saat ini sedang dalam proses pembentukan kepengurusan. Ia juga menyampaikan bahwa pengelolaan akses SIPOL masih berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), sehingga proses pembaruan data dilakukan secara bertahap.

"Kami berharap Bawaslu dapat memberikan arahan apabila masih ada persyaratan yang perlu dilengkapi. Kehadiran Bawaslu menjadi masukan yang positif bagi kami agar administrasi partai semakin baik dan sesuai ketentuan. Kami siap mengikuti setiap aturan yang berlaku dan berkomitmen menjalankan proses demokrasi secara jujur dan amanah," ujar Neneng.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026. Selain menjalin komunikasi dengan partai politik, kegiatan ini juga bertujuan mencocokkan dokumen yang dimiliki partai dengan data yang tercatat di SIPOL agar informasi kepartaian tetap akurat dan mutakhir.

Sejumlah dokumen turut disampaikan oleh Partai Berkarya, di antaranya Surat Keputusan Kepengurusan DPD, Surat Keputusan Kepengurusan DPC, serta dokumen nomor rekening partai. Seluruh dokumen tersebut menjadi bahan pencermatan Bawaslu dalam proses pengawasan administrasi partai politik.