Bawaslu KBB Lakukan Pengawasan PPDPB ke PKS KBB

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pada tanggal 15 Juli 2026, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat melakukan kunjungan ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat disambut baik oleh Ketua dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat disambut  oleh Jajaran Pimpinan dan Pengurus PKS Bandung Barat. 

Ketua PKS Iman Budiman menyampaikan dalam sambutannya bahwa kepengurusan PKS periode saat ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 2025 dan secara periodik mekanisme pembentukan internal PKS sudah berjalan dengan baik.

Dalam sambutan Ketua Bawaslu Ridwan Raharja Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa Kunjungan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk meminta data partai Keadilan Sejahtera Bandung Barat terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan pada Semester I Tahun 2026. Kordinasi antara Bawaslu dan Partai Politik akan dilaksanakan persemester dan bertahap.

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan intruksi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sehingga dapat melaksanakan fungsi pencegahan, diharapkan seluruh partai politik dapat berkordinasi, bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Ditambahkan oleh Kordiv HPS Siska Ayu Anggraeni bahwa yang dibutuhkan adalah data kepengurusan partai politik, data Alamat kantor, data keterwakilan Perempuan dalam pengurus partai, dan dokumen lainnya. 

Selain itu Kordiv PP dan Datin Ahmad Zaenudin menegaskan bahwa pengawasan langsung ke partai politik ini dicetus secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan oleh seluruh Bawaslu se-Indonesia.

PKS dalam melaksanakan pemutakhiran data Partai Politik pada semester I tahun 2026 terdapat perubahan data kepengurusan pada SK DPC kecamatan Saguling, Batujajar dan Sindangkerta serta terdapat penghapusan keanggotaan tercatut sebanyak 10 nama. Pada pengawasan ini PKS memberikan data primer untukBawaslu diantaranya :

1. Salinan Berita Negara

2. Salinan AD/ART PKS Tahun 2025

3. Salinan SK Kemenkumham DPP PKS 2025

4. Salinan SK Kepengurusan PKS KBB 2025-2030

5. Model F-Status Kantor-Parpol

6. Salinan Nomor Rekening Parpol

7. Nama dan Jabatan Pengurus PKS KBB

8. Salinan Suket Keterwakilan 30% Pengurus Perempuan