Bawaslu KBB Terima Kunjungan PKB untuk Pemutakhiran Data Kepengurusan

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Semester I Tahun 2026 di Kabupaten Bandung Barat terus berjalan. Pada Kamis (23/7/2026), perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk menyerahkan dokumen kepartaian sebagai bagian dari pemutakhiran data pada masa non-tahapan Pemilu.

Dokumen tersebut diterima oleh Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ayu Putri Utami. Selain menerima berkas, Bawaslu juga melakukan pencermatan awal terhadap dokumen yang disampaikan sebagai bahan pengawasan terhadap kesesuaian data administrasi partai politik.

Berkas yang diserahkan meliputi salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Pusat PKB Masa Bakti 2024–2029, nomor rekening Partai PKB Kabupaten Bandung Barat, Model F Kantor Tetap Partai Politik, serta Keputusan DPP PKB tentang Penetapan Komposisi dan Personalia DPC PKB Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Ayu Putri Utami, penyerahan dokumen seperti ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan administrasi partai politik yang dilakukan Bawaslu selama masa non-tahapan.

"Dokumen yang disampaikan akan kami jadikan bahan pencermatan dalam pengawasan pemutakhiran data partai politik. Kami juga mengimbau agar setiap perubahan data segera diperbarui melalui mekanisme yang berlaku di KPU agar data yang dimiliki kedua lembaga tetap selaras," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengawasan pemutakhiran data partai politik tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan informasi yang dimiliki partai sesuai dengan kondisi sebenarnya, mulai dari kepengurusan, domisili kantor, hingga dokumen administrasi lainnya.

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat menilai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan proses verifikasi partai politik pada pemilu mendatang. Data yang akurat diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.