Bawaslu KBB Terima Supervisi Konsolidasi Demokrasi dari Bawaslu Jabar

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai upaya memastikan arah kebijakan dan program kelembagaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan program konsolidasi demokrasi di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan dihadiri oleh pimpinan serta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Kamis (18/6/2026). 

Supervisi dan monitoring ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan pemilu, sekaligus memastikan seluruh agenda penguatan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, dan pengawasan partisipatif berjalan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa masa non-tahapan bukan berarti aktivitas pengawasan berhenti. Sebaliknya, periode ini menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi demokrasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan pengawasan partisipatif, serta pendidikan kepemiluan kepada masyarakat.

"Konsolidasi demokrasi harus terus berjalan. Masa non-tahapan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas partisipasi masyarakat, dan mempersiapkan seluruh jajaran menghadapi tahapan Pemilu 2029," ujarnya.

Selain memantau pelaksanaan program, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, mulai dari pengawasan partisipatif, penguatan sumber daya manusia, pengelolaan kelembagaan, hingga berbagai agenda pendidikan demokrasi yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ridwan Raharja, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan seluruh arahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi di daerah. Menurutnya, berbagai program konsolidasi demokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kesiapan menghadapi tahapan pemilu mendatang.

"Arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan program-program penguatan demokrasi. Kami akan terus memastikan setiap kegiatan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Data evaluasi yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat secara konsisten melaksanakan berbagai program penguatan demokrasi pada masa non-tahapan, termasuk pendidikan pengawas partisipatif, diskusi kepemiluan dan demokrasi, pengawasan pemutakhiran data partai politik, serta peningkatan kapasitas jajaran internal.

Melalui supervisi dan monitoring ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berharap seluruh program konsolidasi demokrasi di Kabupaten Bandung Barat dapat terus berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi yang berintegritas.