Pengawasan Data Parpol Berkelanjutan Terus Diperkuat

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Harminus Koto mengingatkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota agar untuk memaksimalkan data pengawasan Bawaslu pada  pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Menurutnya, pengawasan harus dibarengi dengan pengecekan dan analisis langsung di lapangan supaya data yang dihasilkan benar-benar sesuai kondisi sebenarnya.

Arahan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pemenuhan Data dan Dokumen Pengawasan PDPPB bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (5/5/2026).

Rapat dihadiri jajaran pimpinan serta staf Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat. Selain evaluasi progres pengawasan, kegiatan ini juga membahas berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Harminus menyebut progres pengisian data di setiap daerah masih berbeda-beda. Ada daerah yang progresnya belum mencapai 50 persen, namun ada juga yang sudah mendekati selesai.

“Teman-teman harus aktif melakukan pengumpulan dan analisis data di lapangan supaya hasil pengawasannya lebih kuat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan turut dibahas, mulai dari ketidaksesuaian data kepengurusan partai, lambatnya pembaruan data oleh partai politik, hingga keterbatasan akses Sipol. Selain itu, masih ditemukan rekening partai yang menggunakan nama pengurus lama, alamat sekretariat yang belum sesuai ketentuan, sampai keterwakilan perempuan 30 persen yang belum terpenuhi.

Pada sesi teknis, dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan membandingkan hasil koordinasi langsung bersama partai politik dan data yang tersedia di Sipol. Fokus pengawasan meliputi kepengurusan partai, domisili kantor, status kantor, keanggotaan, hingga keterwakilan perempuan.

Selain itu, jajaran pengawas juga diminta melengkapi data pendukung melalui berita acara dari KPU karena tidak semua informasi tersedia di Sipol.

Rapat juga menemukan beberapa hal yang masih sering terjadi dalam pengisian data pengawasan, seperti kolom yang kosong tanpa keterangan, data yang belum lengkap, hingga perubahan format tabel yang seharusnya tidak dilakukan.

Secara umum, pengawasan data partai politik berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus meminimalisasi potensi sengketa pemilu di masa mendatang. Karena itu, seluruh jajaran diminta terus memperkuat koordinasi dengan KPU dan partai politik, melengkapi dokumen pengawasan, serta meningkatkan kualitas analisis data.

Monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat guna memastikan pengawasan berjalan konsisten dan sesuai ketentuan.