Pengawasan PDPPB, Bawaslu KBB Terima Pembaruan Data NasDem

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Siska Ayu Anggraeni menerima penyerahan dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Semester I Tahun 2026 dari pengurus Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat, Selasa (8/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan kesesuaian data partai politik dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Dokumen tersebut diterima langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Siska Ayu Anggraeni, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan tersebut, pengurus Partai NasDem menyampaikan bahwa data yang dimutakhirkan meliputi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai NasDem tingkat kabupaten serta SK kepengurusan tingkat kecamatan di seluruh 13 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Selain menyerahkan dokumen kepengurusan, Partai NasDem juga menyampaikan perkembangan pemutakhiran data pada Sipol. Saat ini, data yang telah diinput ke dalam sistem masih terbatas pada unsur pengurus inti partai, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.

Siska Ayu Anggraeni menjelaskan bahwa pengawasan PDPPB tidak hanya dilakukan terhadap dokumen fisik yang disampaikan partai politik, tetapi juga terhadap kesesuaian data yang tercantum dalam Sipol. Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan data partai politik selalu mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bawaslu Kabupaten Bandung Barat perlu memperoleh data dan dokumen dari partai politik sebagai bahan pengawasan PDPPB Semester I Tahun 2026. Data tersebut akan kami cermati dan bandingkan dengan data yang tercantum dalam Sipol untuk memastikan kesesuaiannya,” ujar Siska.

Ia menambahkan, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam pengisian data pada Sipol, maka hal tersebut akan menjadi catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh partai politik pada periode pemutakhiran berikutnya.

Pelaksanaan PDPPB merupakan agenda rutin yang bertujuan menjaga kualitas data partai politik secara berkelanjutan, baik terkait kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, maupun domisili kantor tetap partai politik. Data yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib dan berintegritas.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh partai politik dapat terus memperbarui data organisasinya secara tepat waktu sehingga potensi permasalahan administrasi pada tahapan pemilu mendatang dapat diminimalkan