Safari Ramadan Perkuat Sinergi Bawaslu dan Komisi II DPR RI

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Herwyn J.H. Malonda, menghadiri kegiatan Safari Ramadan yang digelar oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus dipelihara agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata di tingkat daerah.

“Realitas yang terjadi di daerah harus dipahami oleh pemerintah pusat sehingga kebijakan yang diambil dapat menjaga dua hal penting di republik ini, yakni mempertahankan NKRI sekaligus merawat otonomi daerah sebagai bagian dari konsensus konstitusi,” ujarnya.

Rifqi juga menyampaikan bahwa forum silaturahmi seperti Safari Ramadan menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi Bawaslu, kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Komisi II DPR RI yang selama ini menjadi mitra kerja dalam pembahasan berbagai kebijakan di bidang kepemiluan. Hubungan yang harmonis antara kedua lembaga dinilai penting dalam mendukung penguatan tata kelola demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat menekankan pentingnya pembangunan yang berlandaskan identitas serta nilai-nilai budaya daerah. Menurutnya, pembangunan yang berakar pada jati diri masyarakat akan membentuk karakter yang kuat sekaligus menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah serta unsur pemerintahan di Jawa Barat. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialog untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan berkualitas.