Tak Perlu Tunggu Sengketa, Parpol Bisa Konsultasi ke Bawaslu KBB
|
Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pencegahan sengketa proses pemilu tidak harus menunggu munculnya persoalan, partai politik kini dapat memanfaatkan Mediation Clinic Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.
Layanan yang diresmikan pada Senin (16/11/2026) ini menjadi fasilitas konsultasi, edukasi hukum, dan identifikasi potensi sengketa bagi partai politik.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu KBB, Siska Ayu Anggraeni, menjelaskan langkah pelaksanaan layanan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan sengketa proses pemilu.
“Dalam rangka implementasi Fasilitas Mediation Clinic bagi Partai Politik oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat pencegahan sengketa proses Pemilu, kita diinstruksikan untuk segera melaksanakan beberapa langkah strategis.”
Salah satu langkah tersebut adalah pembentukan unit pelaksana melalui keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno, dengan pembagian tanggung jawab substansi dan administrasi.
“Unit ini bersifat fungsional dan melekat pada divisi serta subbagian yang membidangi penyelesaian sengketa, dengan menempatkan Koordinator Divisi sebagai penanggung jawab substansi, Koordinator Sekretariat sebagai penanggung jawab administrasi, serta jajaran terkait sebagai petugas layanan.”
Siska menjelaskan, layanan ini mencakup konsultasi hukum, edukasi kepemiluan, informasi mekanisme permohonan sengketa, serta pemetaan potensi konflik untuk menentukan langkah pencegahan.
“Perlu diingat bahwa Mediation Clinic berfungsi sebagai sarana pencegahan dan edukasi yang tidak menggantikan tahapan formal persidangan seperti mediasi atau adjudikasi.”
Untuk memberikan akses kepada partai politik, Bawaslu KBB membuka layanan setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00–16.00 WIB secara gratis, independen, dan imparsial.
“Laporan penetapan unit pelaksana dan penyiapan fasilitas harus disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat paling lambat 15 hari kerja, serta dilanjutkan dengan pelaporan berkala setiap semester.”
Melalui layanan ini, partai politik diharapkan lebih proaktif berkonsultasi sehingga potensi sengketa dapat dikenali lebih awal dan proses demokrasi tetap terjaga.
Penulis: Ayu Putri U.
Foto: Bunga Putri N.