BAWASLU JAWA BARAT KEMBALI MENGGELAR KEGIATAN SKPP (SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF) DI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020
|
Bandung Barat - Kegiatan SKPP kembali digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat kali ini dengan metode yang berbeda dengan kegiatan SKPP tingkat Provinsi kemarin. Kegiatan SKPP kali ini dengan memperhatikan protokol pencegahan covid-19 Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan 27 Kabupaten/Kota membagi kegiatan SKPP ke dalam 3 Region masing-masing 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, ada Region Pakuan, Pantura, dan Parahyangan.
Region Pakuan menjadi region pertama yang dilaksanakan di Lembang tepatnya di BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) pada 25 oktober sampai dengan 27 Oktober 2020. Kandidat peserta yang akan mengikuti kegiatan SKPP Tahun 2020 diambil dari nominasi Peserta SKPP Daring dari setiap Kabupaten/Kota yang memiliki nilai memuaskan. Selain daripada pelaksanaannya yang dibagi-bagi menjadi 3 regional, metode pembelajaran yang berbeda dengan kegiatan SKPP sebelumnya yakni lebih menekankan peserta kepada pelaksanaan pengawasan secara mandiri dan dilakukan dengan keberanian.
“Seluruh pertanyaan yang belum terjawab (pada saat SKPP secara Daring) atau pertanyaan membingungkan pada ujian daring, bisa dilakukan pengayaan. Kami tidak akan mengulang kembali materi SKPP Daring” ungkap Ibu Lolly Suhenty selaku Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada saat sambutan pembukaan kegiatan SKPP tahun 2020.
Tidak hanya itu kegiatan SKPP kali ini lebih menonjolkan kepada gerakan publik. Karena sejatinya pengawasan partisipatif itu merupakan domain publik, maka isu pengawasan pemilu juga ada haru berada pada level yang lebih tinggi di masyarakat.
“Kalau kita bandingkan, ada common isu publik, misalnya korupsi. Kita Ingin isu pengawasan partisipatif menjadi isu publik, Bawaslu sebagai lembaga yang dimandatkan UU melakukan pengawasan dengan 4 fungsi, yakni pencegahan dan sosialisasi, pengawasan, penindakan, dan quasi peradilan” tutur Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya.
“Harapan kedepan hadirnya kader SKPP akan memperbanyak aktor pengawas pemilu, trigger bagi publik untuk membangun nilai-nilai baik, misalnya pelopor anti politik uang, dan lain-lain. Keshalehan itu harus menjadi keshalehan Sosial sehingga perlu menjadi motor gerakan. Karena ada pilkada 2020, maka ini menjadi desain area uji kader untuk pemilihan dan mengawasi. Kader yang tidak Pilkada bisa merapat ke daerah Pilkada untuk belajar, minimal tahu pengawasannya, proses pencegahannya, dan ketika ada deugaan pelanggaran berani untuk melapor. Mudah mudahan hasil skpp memberikan hasil positif bagi perubahan pemilu dan demokrasi”, Pungkasnya. (Agam/Humas Bag Pengawasan)
Ingat pesan ibu: Wajib 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun). Bawaslu Bandung Barat mengajak seluruh pembaca untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di setiap kegiatan.