Bawaslu KBB Hadiri Bawaslu Membelajarkan: Strategi Penguatan SDM Pengawas Pemilu

Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha menghadiri kegiatan Bawaslu Membelajarkan yang diselenggarakan Bawaslu RI. Bawaslu RI terus memperkuat kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu melalui program Bawaslu Membelajarkan: Peningkatan Kapasitas Seluruh SDM Bawaslu, yang dilaksanakan selama tigahari, 15–17 Desember 2025, di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Bawaslu dalam mempersiapkan kelembagaan dan SDM menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Kegiatan dibuka secara resmi pada Senin (15/12/2025) dengan sambutan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, serta Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. Program ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai forum pembelajaran, refleksi, dan penguatan kapasitas kelembagaan di masa non-tahapan pemilu.

Dalam sambutannya, Herwyn menegaskan bahwa 'Bawaslu Membelajarkan' merupakan upaya strategis untuk memastikan pengawas pemilu terus meningkatkan kompetensi dan integritas. “Pada masa non-tahapan Pemilu, Bawaslu tidak berhenti bekerja. Penguatan SDM dilakukan secara terencana melalui peningkatan kapasitas, penyusunan naskah akademik, serta penguatan sistem kelembagaan sebagai bekal menghadapi Pemilu dan Pilkada berikutnya,” ujarnya.

Herwyn juga menekankan bahwa Bawaslu bukan sekadar pekerja pemilu, melainkan penjaga demokrasi. Menurutnya, keberlanjutan kelembagaan Bawaslu ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta integritas yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan nasional tersebut di wilayahnya. Ia menilai program membelajarkan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. “Sebagai kepala daerah, saya merasakan langsung bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan konsistensi antara janji politik, visi, dan misi yang disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Memasuki hari kedua, Selasa (16/12/2025), kegiatan dilanjutkan dengan Sesi I Bawaslu Membelajarkan yang membahas isu-isu strategis demokrasi dan kepemiluan. Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono mengangkat tema Dinamika Elektoral dan Oligarki, yang menyoroti tantangan demokrasi elektoral akibat menguatnya oligarki politik, mahalnya biaya politik, serta lemahnya netralitas aparat negara. Ia menegaskan bahwa pemilu merupakan instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial, namun kerap menjadi problematik ketika tidak diawasi secara ketat dan berintegritas.

Narasumber dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, memaparkan bahwa pasca Reformasi 1998, demokrasi Indonesia lahir melalui kompromi dengan oligarki. “Oligarki tidak runtuh, melainkan beradaptasi melalui institusi demokrasi. Partai politik, parlemen, dan birokrasi menjadi arena kontestasi elite, sehingga negara kerap tidak otonom dari kepentingan mereka,” jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bachtiar, yang menekankan pentingnya pemilu sebagai jantung demokrasi. Ia mengingatkan bahwa tanpa pemilu yang adil, independen, dan berintegritas, demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa makna substantif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum pemilu menjadi agenda penting ke depan.

Sementara itu, akademisi FISIP Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, menyoroti berbagai tantangan demokrasi pasca Reformasi, mulai dari rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, maraknya politik uang, hingga lemahnya profesionalisme partai politik. Ia menegaskan bahwa pengawasan pemilu ke depan tidak hanya ditujukan kepada peserta pemilu, tetapi juga terhadap media massa yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi.

Pada sesi kelembagaan, Herwyn J.H. Malonda kembali menegaskan bahwa tantangan Bawaslu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan dinamika politik. “Apakah kita siap untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjaga integritas di tengah berbagai tekanan? Inilah pertanyaan reflektif bagi seluruh jajaran Bawaslu,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, dalam pemaparannya mengenai sistem organisasi dan tata kerja Bawaslu, menjelaskan peran strategis sekretariat sebagai supporting system dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ia menyampaikan bahwa tata kerja Bawaslu dilaksanakan secara berjenjang dan kolektif kolegial, dengan menekankan koordinasi dan komunikasi internal yang efektif sesuai kebijakan pemerintah.

Melalui program Bawaslu Membelajarkan, Bawaslu RI berharap seluruh jajaran pengawas pemilu memiliki pemahaman yang utuh mengenai dinamika demokrasi, tantangan kepemiluan, serta agenda pembenahan ke depan. Penguatan kapasitas SDM ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan, penegakan hukum pemilu, dan pendidikan politik masyarakat demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas.