Diskusi Pojok Pengawasan Bahas Peran Forum Warga dalam Penguatan Pengawasan Partisipatif

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Bandung Barat hadir pada  kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan bertema “Peran Forum Warga Pikeun Nguatkeun Pengawasan Partisipatif” pada Selasa (26/8/2025) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, bersama jajaran pimpinan divisi serta Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto. Hadir sebagai pembicara, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Syarif Ali, dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Kabupaten Indramayu, Supriadi.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan pentingnya konsistensi pengawasan pemilu meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyampaikan bahwa forum warga merupakan elemen penting dalam mendorong pengawasan partisipatif. “Forum warga menjadi wadah masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Melalui forum ini, kita harapkan lahir inovasi pengawasan yang bisa diadopsi hingga ke tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bachri, mengapresiasi berbagai kegiatan non-tahapan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurutnya, publikasi kegiatan sederhana namun menyentuh masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat pengawasan. “Modal utama kita adalah hasil evaluasi pemilu dan pilkada. Mari manfaatkan itu untuk sosialisasi ke sekolah maupun stakeholder agar hasil pengawasan semakin dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Jabar, Hj. Nuryamah, SE.I., M.H, menambahkan bahwa forum warga memiliki peran strategis sebagai sarana pencegahan pelanggaran. Ia menyebutkan setidaknya ada tujuh jenis kegiatan pencegahan, mulai dari Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), forum warga, pojok pengawasan, hingga kampung pengawasan. “Forum warga bisa kita integrasikan dengan komunitas lokal, seperti karang taruna atau organisasi masyarakat. Substansi yang kita sampaikan harus mampu meningkatkan kesadaran publik, agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam mengawasi jalannya pemilu,” jelasnya.

Dalam paparannya, Syarif Ali menyampaikan praktik baik yang dijalankan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif. Forum ini menjadi ruang dialog masyarakat desa membahas isu strategis, seperti politik uang dan netralitas aparat desa. “Dengan melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, hingga tokoh agama, partisipasi masyarakat semakin hidup. Program NGARAKSA juga kami kembangkan untuk memastikan kualitas data pemilih sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat desa,” katanya.

Senada dengan itu, Supriadi dari Bawaslu Kabupaten Indramayu mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk 31 forum warga di setiap kecamatan. Forum ini tidak hanya sebatas ruang dialog, tetapi juga menjadi jejaring komunikasi berkelanjutan melalui WhatsApp Group. “Kami memandang alumni Panwascam sebagai aset yang harus terus diberdayakan. Melalui forum warga, kami juga mengagendakan program Bawaslu Saba Sekolah, Goes to Campus, hingga Dolan Neng Desa untuk menjaga kesinambungan pengawasan partisipatif,” tutur Supriadi.

Diskusi Pojok Pengawasan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas se-Jawa Barat, staf divisi, serta alumni kader SKPP dan P2P. Dari kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat berharap forum warga dapat menjadi gerakan kolektif masyarakat dalam memperkuat pengawasan partisipatif, sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Jawa Barat.