Eliazar: Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Jadi Kunci Menuju Pemilu 2029

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komitmen memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif digelar Bawaslu Republik Indonesia di Temu Space, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (25/10/2025). Kegiatan ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Eliazar Barus, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

Dalam sambutannya, Widodo, perwakilan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

“Masyarakat tidak hanya menjadi objek yang suaranya diperebutkan, tetapi juga harus menjadi subjek aktif yang terlibat dalam menjaga integritas pemilu,” ungkap Widodo.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif memiliki empat tujuan utama, yaitu edukasi, partisipasi, kaderisasi, dan inovasi. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hingga tahun 2025 telah terbentuk 4.524 kader pengawas partisipatif, terdiri atas 2.898 laki-laki dan 1.626 perempuan.

Sementara itu, Eliazar Barus, menuturkan bahwa agenda Bawaslu RI pada tahun 2025 meliputi pengawasan partisipatif, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan digitalisasi informasi.

“Kami berharap masyarakat tidak berhenti di kegiatan ini, tapi terus melanjutkan pengawasan partisipatif hingga Pemilu 2029,” ujar Eliazar.

Dalam kesempatan yang sama, Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini dan menekankan pentingnya peran pemuda.

“Saya bangga melihat generasi muda yang ingin berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Anak muda jangan hanya datang ke TPS, tapi juga harus ikut memantau dan melaporkan jika terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi talk show menghadirkan Ridwan Raharja, Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan Arie Haryanto, Tenaga Ahli Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dalam paparannya, Ridwan menjelaskan bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan masyarakat, mulai dari menyalurkan hak pilih, mengikuti pendidikan pemilih, menjadi pemantau pemilu, hingga melakukan riset dan perhitungan cepat (quick count).

“Bawaslu menyediakan berbagai program pengawasan partisipatif seperti pendidikan pengawasan, forum warga, kampung pengawasan partisipatif di tingkat desa, dan kerja sama dengan perguruan tinggi,” jelas Ridwan.

Pada sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa dari ITENAS, UCM, dan ITN mengajukan pertanyaan terkait netralitas pemilih, pengawasan di era digital, serta partisipasi remaja di daerah. Menjawab hal ini, Ridwan menegaskan pentingnya menjadi pemilih rasional dan independen, serta memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

“Bawaslu juga memiliki forum warga yang menjadi wadah diskusi kecil untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dan pengawas, agar pengawasan dapat berjalan efektif dan inklusif,” tambahnya.