FGD Pengawasan Pencalonan, Cecep: Regulasi Tahapan Pencalonan Kunci Perkuat Demokrasi
|
Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha hadir pada Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Efektivitas Regulasi Tahapan Pencalonan Pemilu dan Pemilihan dalam Rangka Memperkokoh Sistem Demokrasi” yang digelar KPU KBB secara daring, Selasa (16/9/2025). Dalam kegiatan tersebut, Cecep Rahmat Nugraha hadir sebagai narasumber yang menyoroti pentingnya aspek pengawasan pada tahapan pencalonan.
Dalam paparannya, Cecep menjelaskan bahwa pengawasan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjadi poin krusial untuk memastikan integritas proses pencalonan. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berbicara soal pelaksanaan, tetapi juga kesinambungan sebelum hingga pasca pemilu. "Kuncinya ada pada keterhubungan untuk menjamin prosedur dan kepastian hukum serta menjaga keterbukaan dan fairness antar peserta," tegasnya.
Ia juga menyoroti isu keterwakilan perempuan dalam politik. Cecep menekankan bahwa penekanan bukan sekadar memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan, melainkan memastikan partai politik benar-benar mendorong hadirnya legislator perempuan yang membawa kebijakan pro terhadap perempuan. "Bukan hanya perempuan, tapi perempuan yang memiliki komitmen pada kebijakan pro-perempuan," jelasnya.
Selain itu, Cecep menekankan pentingnya regulasi yang adil bagi seluruh warga negara. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada tahapan pencalonan yang tidak mengakomodasi hak warga sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi harus mampu meminimalisir konflik, sengketa, serta memberikan akses informasi yang transparan, mudah dipahami, dan tidak berubah-ubah di tengah jalan.
Lebih jauh, ia menegaskan regulasi harus berpihak pada prinsip kesetaraan dan tidak boleh memihak kelompok tertentu. Regulasi, menurutnya, harus menjadi komando yang dipatuhi semua pihak. "Jangan sampai ada regulasi yang dibuat, namun justru dilanggar," ujarnya.
Di akhir diskusi, Cecep berharap hasil FGD ini dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada publik mengenai pentingnya regulasi yang efektif. Dengan regulasi yang kuat dan dipatuhi, diharapkan proses demokrasi dapat berjalan lebih adil, transparan, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dalam tahapan pemilu maupun pemilihan.
Penulis dan Foto: Lutfias Muwahid