Herwyn JH Malonda: Filosofi “Satu Tungku Tiga Batu” dan Noken Jadi Cermin Tegaknya Demokrasi

Sorong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda mengaitkan filosofi masyarakat Papua yaitu "Satu Tungku Tiga Batu" sebagai simbol yang mencerminkan Bawaslu. Simbol kehidupan tersebut menekankan pada keseimbangan dan saling menopang. Menurutnya, demokrasi yang kokoh dapat diwujudkan dengan kerja sama antara rakyat, pemerintah, dan lembaga pengawas berfungsi bersama dalam menjaga apil keadilan. Hal tersebut disampaikan Herwyn pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di Kota Sorong, Senin (13/10/2025).

Lebih lanjut, menurutnya pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan aspek aturan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan tetapi menekankan pada tanggung jawab moral dan kesadaran bersama. "Keadilan bukan lahir dari diam, tetapi bersumber dari keberanian untuk bergerak, keberanian untuk dapat berfungsi. Bawaslu hadir tidak hanya untuk melakukan pengawasan tetapi ada untuk tujuan yang lebih dalam lagi yaitu agar rakyat dapat berdemokrasi dengan akal yang sehat, moral yang kuat, dan hati yang bersih," tambahnya.

Lebih lanjut, Herwyn juga mengaitkan nilai pengawasan partisipatif dengan simbol noken Papua. Ia menjelaskan bahwa noken bukan sekadar tas tradisional, melainkan lambang kasih, kebersamaan, dan tanggung jawab komunal. “Setiap helai benang yang terjalin di dalam noken membentuk kekuatan. Begitu pula setiap kader pengawas partisipatif — mereka adalah benang-benang demokrasi yang menenun jaringan keadilan dan kesadaran rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komitmen menjaga integritas dan kualitas pemilu di Tanah Papua. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kerja sama dan partisipasi semua pihak — pengawas, penyelenggara, dan masyarakat.

Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat Bawaslu Papua Barat Daya Felipus Cornelis Boling, kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Ketua DPRD Papua Barat Daya, jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, serta unsur masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat nilai-nilai lokal dalam membangun pengawasan partisipatif yang berakar pada budaya dan semangat kebersamaan rakyat Papua.