Kabupaten Bandung Barat Jadi Lokasi Perdana Forum Literasi Keterbukaan Informasi Pemilu Bawaslu RI

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu RI menyelenggarakan Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bandung Barat, Minggu (20/7/2025).

Kabupaten Bandung Barat menjadi lokasi perdana dari rangkaian pelaksanaan Forum Literasi yang akan berlangsung pada Juli hingga November 2025, menjangkau 25 titik di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Maluku. Dimulai dari Jawa Barat hingga berakhir di Padang, Sumatera Barat.

Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bahtiar menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan pilar sentral untuk dapat membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan proses demokrasi melalui pemilu.

"Penyampaian informasi kepada publik dalam rangka menjalankan prinsip partisipasi publik. Hal tersebut atas dasar fungsi pengawasan yang dilakukan. Bawaslu bekerja menjalankan fungsi pengawasan untuk kepentingan rakyat. Melalui forum ini, Bawaslu mendorong pemahaman publik dapat diperkuat dan masyarakat dapat lebih kritis untuk mendorong partisipatif aktif dari masyarakat. Harapannya, program pengawasan partisipatif dapat dimaksimalkan," ujar Bahtiar. 

Lebih lanjut, disampaikan bahwa forum literasi yang digagas oleh Pusdatin Bawaslu RI merupakan langkah sosialisasi untuk mencegah berbagai hoaks seputar pemilu. Solusinya adalah pada keterbukaan informasi publik seputar kepemiluan.

Forum literasi keterbukaan informasi publik ini juga dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Widodo Wuryanto, Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi Isti Khoriana Karim, Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Ridwan Raharja dan Anggota Bawaslu Cecep Rahmat, Ahmad Zaenudin, serta Siska Ayu Anggraeni. 

Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (OKP/Ormas), tokoh agama, pemilih pemula, dan tokoh perempuan. Keterlibatan mereka menjadi representasi dari semangat partisipatif dalam mengawasi proses demokrasi. Forum ini merupakan upaya kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi melalui literasi informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto menyampaikan apresiasi pemilihan lokasi di Jawa Barat menjadi titik awal dilaksanakannya forum literasi. "Institusi publik memiliki informasi tertentu yang memang harus dipublikasikan. Masyarakat berhak menanyakan dan dapat mengakses informasi. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat memperkaya wawasan kita semua," ungkapnya. Widodo berharap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus memaksimalkan pengelolaan data dan informasi Pemilu dan Pemilihan.

Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ridwan Raharja menyambut baik Kabupaten Bandung Barat terpilih menjadi lokasi perdana forum literasi ini. "Merupakan suatu kehormatan bagi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat bahwa Bawaslu RI mengadakan kegiatan yang penting di Kabupaten Bandung Barat. Inisiatif dari Bawaslu RI untuk menggagas forum ini sangat penting dan strategis dalam konteks pelaksanaan demokrasi. Pada era informasi semakin deras , lembaga Bawaslu harus hadir memberikan pengetahuan kepada publik melalui data dan proses pemilu dan pemilihan supaya masyarakat mendapatkan pengetahuan dan akses informasi terkait data dan informasi proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan", ujarnya.

Sebagai bagian dari kegiatan, forum ini juga menghadirkan pemaparan materi tentang keterbukaan informasi oleh Dr. Rasminto. Beliau menjelaskan bahwa informasi publik mencakup segala bentuk data yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Informasi ini penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara lainnya serta acuan hukum yang mendasari keterbukaan informasi publik.