Ketua Bawaslu Jabar Zacky: Alumni SKPP dan P2P Harus Diaktifkan Kembali untuk Kawal Data Pemilih yang Akurat

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, H. Zaky Muhammad Zam Zam, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Diskusi Pojok Pengawasan secara daring dengan tema “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan” yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Barat.  Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata implementasi tugas pokok dan kewenangan Bawaslu meskipun dilaksanakan di luar tahapan pemilu.

"Melalui kegiatan ini, kita turut mengkonsolidasikan peran alumni SKPP secara signifikan sejak pelaksanaan perdananya pada tahun 2019. SKPP terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan fungsi Bawaslu, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap data pemilih yang berkelanjutan," ungkap Zacky. Ia juga menyoroti dinamika pemilihan umum yang selalu menghadapi tantangan berkaitan dengan akurasi dan validitas data pemilih. Validitas data pemilih merupakan hal fundamental dalam menjamin hak konstitusional warga negara.

Lebih lanjut, Zacky mendorong pentingnya peran alumni SKPP untuk kembali diaktifkan dan diberikan penyegaran pemahaman. Aktivasi ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali semangat pengawasan partisipatif, yang bukan hanya menjadi jargon dalam tahapan pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari esensi kerja kelembagaan yang terus berjalan.

“Melalui platform daring ini, kami harap bisa menjadi awalan untuk merancang kegiatan tatap muka secara luring yang lebih aplikatif. Format kegiatan ke depan perlu diformulasikan agar mampu menjawab kebutuhan pengawasan pemutakhiran secara nyata dan berdampak,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Bawaslu saat ini juga telah menyusun rencana strategis pemutakhiran pengawasan data pemilih yang lebih aplikatif, efisien, dan responsif. Upaya ini akan diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan peran masyarakat sipil dalam mendorong validitas dan keberlanjutan data pemilih.

Diskusi ini menjadi ruang reflektif dan strategis bagi Bawaslu Jawa Barat dalam memastikan bahwa pengawasan data pemilih tetap menjadi agenda prioritas yang melibatkan partisipasi publik secara luas.

Kegiatan diskusi pojok pengawasan digelar pada Rabu, 16 Juli 2025 pukul 13.00 WIB hingga selesai dan dihadiri oleh berbagai unsur Bawaslu se-Jawa Barat, staf sekretariat, serta alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang turut hadir yakni Syaiful Bahri menyampaikan bahwa prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan non-tahapan adalah perlunya memperluas pemahaman dan penguatan narasi literasi pengawasan, yang secara konsisten dibangun melalui berbagai diskusi serta refleksi kritis terhadap praktik-praktik pengawasan yang telah dilakukan. Dalam konteks daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu sejatinya telah memulai pengawasan sejak awal pasca-Pemilu 2019. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada surat edaran resmi dari Bawaslu RI, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan secara berkelanjutan. Salah satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah terkait nasib Daftar Pemilih Khusus (DPK) hasil pemilu sebelumnya. Isu ini dinilai sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan.