Lolly Suhenty: Kerawanan Pemilu Harus Jadi Perhatian Bersama

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai Jawa Tengah sebagai daerah yang memiliki posisi strategis sekaligus rentan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menjelaskan hal tersebut tercermin dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang menempatkan provinsi ini pada lima besar wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya, tercatat puluhan kasus serius saat pemungutan suara serta sepuluh kasus signifikan terkait sengketa hasil pemilu maupun pilkada. Jawa Tengah memiliki posisi penting sekaligus rawan sehingga perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Lolly dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Bawaslu di Semarang, Kamis (21/8/2025).

Lebih lanjut, Lolly memaparkan sejumlah tantangan besar yang dihadapi dalam Pemilu Februari 2024 dan Pilkada November 2024. Pertama, irisan tahapan kedua agenda tersebut membuat beban kerja penyelenggara semakin berat dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pengawasan. Kedua, sistem penegakan hukum yang masih mengacu pada dua rezim undang-undang berbeda, menyebabkan perbedaan kewenangan dalam proses pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu.

Di balik tantangan tersebut, Lolly juga menyoroti capaian positif yang berhasil diraih. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu meningkat signifikan, dari 62,3 persen pada Januari 2023 menjadi 81,6 persen pada Januari 2025. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya transparansi kinerja, strategi pencegahan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Perkembangan pencegahan partisipatif sangat terlihat. Masyarakat semakin berani menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, menandakan demokrasi partisipatif semakin mengakar,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Bawaslu kembali menekankan komitmennya untuk menjaga semangat pengawasan bersama rakyat dan memastikan keadilan dalam setiap proses pemilu maupun pilkada.