Plh. Ketua Ridwan Raharja sebagai Narasumber dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Plh. Ketua Bawaslu Ridwan Raharja menjadi narasumber dalam kegiatan bertema Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Minggu (14/9/2025). 

Kegiatan ini diikuti masyarakat Bandung Barat dengan antusias, sebagai wujud kepedulian bersama mewujudkan pemilu yang berkualitas, jujur, dan adil. Perwakilan tokoh masyarakat, Iman Budiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat sangat menantikan kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, mendorong keterlibatan aktif warga, serta meminimalisir angka golongan putih (golput).

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam-zam, yang turut membuka acara, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama kelembagaan, khususnya dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi kunci untuk menjamin reliabilitas data pemilih pada pemilu mendatang. Ia juga menyinggung perlunya urgensi peran masyarakat di setiap tahapan pemilu, termasuk kemungkinan perubahan model penyelenggaraan pasca keputusan DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, memaparkan pentingnya akta kelahiran dan akta kematian dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ia menilai banyaknya protes masyarakat terkait data pemilih disebabkan keterlambatan pencatatan akta kematian. “Partisipasi masyarakat adalah benteng pengawasan agar pemilu lebih transparan dan penyelenggara merasa nyaman,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya menolak politik uang, isu SARA, serta menjunjung etika kampanye dalam pesta demokrasi.

Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ridwan Raharja, menutup sesi materi dengan menekankan bahwa pemilu yang kuat lahir dari pengawasan partisipatif masyarakat. Ia menjelaskan strategi pengawasan partisipatif yang terdiri dari empat level, yakni terlatih, terbentuk, berfungsi, dan bergerak. Menurutnya, saat ini masyarakat Bandung Barat sudah berada pada level “berfungsi,” yakni mampu terlibat aktif setelah mengikuti sosialisasi Bawaslu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat, sehingga pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga kualitas demokrasi.