Puadi: Bawaslu Tetap Awasi Ketat PSU di Tiga Daerah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan pengawasan secara menyeluruh menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada Jumat (25/7/2025) di Ruang Rapat Bima.

Puadi menyampaikan bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh Bawaslu melalui imbauan kepada penyelenggara pemilu, pasangan calon, serta partai politik pengusung. Tak hanya itu, kunjungan kepada tokoh agama dan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga dilakukan guna mendorong netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.

Dalam paparannya, Puadi turut mengungkapkan sejumlah tantangan dalam proses pengawasan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan medan geografis. Di Papua misalnya, pengawasan kampanye sebagian besar dilaksanakan oleh Panwaslu karena keterbatasan anggaran dan belum sepenuhnya terbentuknya jajaran pengawas Adhoc.

Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Puadi menyampaikan bahwa hingga Juli 2025, Bawaslu Papua telah mengawasi 111 kegiatan kampanye dari dua pasangan calon dan menerima satu permohonan sengketa yang tidak dapat diregistrasi.

Sementara di Kabupaten Barito Utara, tercatat 196 kegiatan kampanye yang telah diawasi, dan Bawaslu menangani empat laporan dugaan pelanggaran. Salah satu laporan terbukti melibatkan ASN yang tidak netral dalam proses kampanye.

Sedangkan pengawasan di Kabupaten Boven Digoel dinilai berjalan relatif kondusif, meskipun sempat terjadi pembatalan kampanye oleh salah satu pasangan calon.

Menutup pemaparannya, Puadi menegaskan bahwa Bawaslu akan terus memperkuat koordinasi dengan KPU serta aparat keamanan demi menjamin PSU berjalan aman, tertib, dan berkeadilan.

“Bawaslu akan terus menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kami berkomitmen penuh untuk tidak mengendurkan upaya pengawasan,” tegas Puadi.