Puadi: Penguatan Kelembagaan Pengawas Jadi Fokus Bawaslu Hadapi Pemilu 2029

Menghadapi dinamika politik dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Puadi menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjelang Pemilu 2029. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: Evaluasi dan Proyeksi Pengawasan Pemilu 2024 Menuju Pemilu 2029 di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Puadi menuturkan, penguatan kelembagaan tidak hanya menyentuh aspek kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan komitmen dalam menjaga independensi. Ia menekankan bahwa sistem kerja pengawasan harus efisien, terukur, dan akuntabel, disertai perluasan kerja sama dengan media, akademisi, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, seperti netralitas aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, penyebaran informasi hoaks, serta dinamika pengawasan di era digital. Menurutnya, pengawasan yang efektif memerlukan ketajaman analisis, keberanian dalam penindakan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku politik masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Puadi memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang telah memfasilitasi forum ini. Ia menilai Pemilu 2024 memberikan banyak pembelajaran berharga, mulai dari inovasi pengawasan, meningkatnya partisipasi publik, hingga sinergi yang baik dengan berbagai pihak. Ia mendorong Bawaslu DKI Jakarta menjadi teladan nasional dalam pengawasan, dengan inovasi berbasis komunitas dan penguatan literasi demokrasi.

Puadi berharap forum ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat pengawasan pemilu secara nasional. “Pemilu 2029 bukan sekadar agenda lima tahunan, tetapi ujian keberlanjutan demokrasi yang harus dimenangkan dengan integritas,” tegasnya.