SERIAL SOSIALISASI DARING “YOU ARE SPECIAL (YES) JILID 3” SOSIALISASI HASIL RISET PENANGANAN PELANGGARAN UJARAN KEBENCIAN

BANDUNG BARAT - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat mengadakan kegiatan Sosialisasi Hasil Riset Penanganan Pelanggaran Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018-2020. Dengan dihadiri oleh Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan serta dihadiri juga oleh lebih dari 30 peserta dari partai politik yaitu dari PDIP dan Gerindra sesuai jadwal terlampir, Kader SKPP, dan juga internal Bawaslu yang dilaksanakan hari Senin (03/05/2021) melalui aplikasi zoom meeting.

Diskusi ini dimulai dan dibuka langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, M Firdaus Ibnu H, SHI. Dalam sambutannya tersebut beliau menyampaikan bahwa “Bawaslu Kabupaten bandung Barat mengangkat kasus pelanggaran pada saat Pilkada tahun 2018, yang berkaitan dengan hate-speech”. dilanjutkan pemaparan materi dari narasumber yaitu Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Ai Wildani Sri Aidah, S.H.,S.Pd.Ind.,M.MPd, mengatakan bahwa “Demokrasi kita memasuki era digital, dan memerlukan komunikasi interaktif dari semua pihak. komunikasi tersebut harus multidimensi dan masuk ke semua lapisan dan saing mempengaruhi.” Serta dibahas juga terkait teori system politik Easton, perkembangan hate-speech serta simulasi tahapan dan strategi Edukasi Penangan Pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dari tokoh masyarakat Drs Djamu Kertabudi, M.Si menyampaikan bahwa “Di Bandung Barat sendiri, demokrasi digital ini tercermin dari banyaknya grup-grup yang memperbincangkan isu politik, pemerintahan dan isu-isu lainnya. Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak bahwa perjuwudan demokrasi yang adil bukan hanya tugas Bawaslu”.

Dan dilanjutkan oleh Amung Ma’mur, S. Ag.,MH dari Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang juga menyampaikan “Terkait ujaran kebencian tentunya menarik dan harus terus didiskusikan. Perlu dicermati dan perlu di klasifikasi bagian mana bawaslu dan bagian mana aparat penegak hukum berperan. Dan yang paling penting bisa dilakukan adalah men-sosialisasikan perihal aturan hukum terbaru yang berlaku sehingga demokrasi kita bisa menghasilkan pemimpin yang pro terhadap rakyat” (NAGI/DivPP)