Lompat ke isi utama

Berita

Terima Audiensi dengan KIPP, Bawaslu RI Soroti Pemantauan Pemilu

Bagja KIPP

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menerima audiensi Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengajak Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) untuk tetap mengambil peran aktif dalam mengawal jalannya pemilu. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi KIPP Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bagja menegaskan bahwa keberadaan masyarakat sipil masih sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai, pemantauan yang dilakukan secara independen memberi ruang bagi publik untuk ikut melihat, menilai, dan mengawal proses pemilu secara lebih terbuka.

“Kehadiran masyarakat sipil penting untuk ikut menilai kualitas penyelenggara pemilu, partai politik, maupun pemerintah melalui pemilu dan hasilnya,” ujar Bagja.

Menurutnya, semangat kerelawanan dalam pemantauan pemilu perlu terus dijaga. Keterlibatan masyarakat bukan hanya soal partisipasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses demokrasi berjalan lebih akuntabel.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Brahma Aryana, menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil, terutama dalam menghadapi dinamika pemilu ke depan. Ia mengapresiasi ruang yang telah dibuka Bawaslu, salah satunya melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

Brahma menyebut, lulusan SKPP memiliki peluang untuk terlibat langsung sebagai pemantau pemilu di berbagai daerah. Karena itu, semangat kerelawanan seperti yang selama ini dijalankan KIPP perlu terus didorong agar partisipasi publik tetap terjaga.

“Partisipasi publik perlu terus dirawat. Dari situ, kualitas demokrasi bisa dijaga bersama,” ujarnya.

Sebagai informasi, KIPP Indonesia merupakan organisasi pemantau pemilu independen yang berdiri sejak 1996 dan dikenal sebagai salah satu pelopor pemantauan pemilu berbasis masyarakat sipil di Indonesia.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, sekaligus memastikan ruang partisipasi publik tetap terbuka dalam setiap tahapan pemilu.

Sumber: Website Bawaslu RI