Totok Hariyono: Penguatan Kelembagaan Adalah Langkah Historis Menjaga Demokrasi

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, memberikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu Jawa Timur yang memulai penguatan kelembagaan melalui delapan agenda strategis. Inisiatif tersebut dinilainya sebagai terobosan penting dalam mempersiapkan Pemilu 2029.

“Langkah ini sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bawaslu Jawa Timur. Semoga upaya ini dapat menjadi role model bagi daerah lain, sehingga kantor Bawaslu benar-benar menjadi rumah pergerakan demokrasi,” ujarnya dalam kegiatan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (19/8/2025).

Program penguatan kelembagaan yang dicanangkan Bawaslu Jatim bukan hanya sekadar seremonial, tetapi disusun dalam bentuk pilot project berbasis koordinator wilayah. Delapan simpul reformasi yang digagas mencakup akuntabilitas keuangan, tata kelola organisasi, hingga peningkatan literasi demokrasi masyarakat.

Totok menilai langkah tersebut sebagai jawaban atas tantangan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ia mencontohkan Pemilu 2024 yang masih menyisakan ratusan sengketa hukum. “Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 600 laporan, tetapi hanya sekitar 70 yang dilanjutkan. Ke depan, angka itu harus ditekan di bawah 10 persen. Inilah mengapa penguatan kelembagaan hari ini menjadi sangat penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI itu mengingatkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu merupakan amanah reformasi, bukan sekadar produk politik. Karena itu, menurutnya, setiap penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab penuh menjaga marwah demokrasi. “Kalau kita ingin jujur dalam merawat demokrasi, maka lembaga ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Seperti kata Tan Malaka, kemerdekaan harus 100 persen,” ungkapnya.

Totok menekankan bahwa penguatan kelembagaan adalah kerja berkelanjutan yang menghormati ikhtiar masa lalu sekaligus mempersiapkan masa depan. Kantor Bawaslu, kata dia, tidak boleh berhenti pada fungsi administratif, tetapi harus menjadi pusat dialektika dan literasi demokrasi. “Menjelang Pemilu 2029, kita tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga kesiapan dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.