Totok Hariyono: Semangat Demokrasi Harus Terus Menyala, Meski Tahapan Telah Usai

Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menegaskan bahwa peran Bawaslu tidak terbatas hanya pada masa tahapan Pemilu, tetapi juga pada masa jeda sebagai upaya memperkuat kualitas demokrasi jangka panjang. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Bali, Jumat (25/7/2025), yang dihadiri oleh jajaran pengawas Pemilu se-Bali, mitra strategis, organisasi kemahasiswaan, dan tokoh masyarakat sipil.

“Kita bukan hanya pelaksana tahapan Pemilu, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi. Justru saat tidak ada tahapan, itulah momen penting untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Totok juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bawaslu Provinsi Bali yang berhasil menjalankan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan tanpa menimbulkan sengketa hasil maupun laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, capaian ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas lembaga dalam menciptakan iklim demokrasi yang damai dan bermartabat.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menekankan pentingnya menjaga semangat demokrasi meskipun tahapan telah selesai. Ia menyatakan bahwa demokrasi tumbuh melalui peningkatan literasi politik, pemeliharaan kepercayaan publik, serta penguatan kelembagaan pengawasan.

“Keberhasilan tanpa sengketa bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk melakukan evaluasi, memperkuat kelembagaan, dan membangun sistem pengawasan yang berkesinambungan. Jika pengawasan hanya dilakukan saat tahapan berlangsung, maka kita bukan pengawas demokrasi, melainkan sekadar penjaga kalender,” ungkapnya.

Menambahkan perspektif etik, Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pentingnya integritas dalam menjaga marwah lembaga pengawas Pemilu. Menurutnya, kekuatan penyelenggara Pemilu tidak hanya terletak pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dalam menjunjung tinggi etika sebagai nilai fundamental dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Etika bukan sekadar formalitas, tetapi melekat pada seluruh elemen penyelenggara Pemilu, mulai dari pimpinan hingga jajaran ad hoc. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan profesionalitas lembaga perlu terus ditingkatkan guna menghadapi tantangan Pemilu yang semakin kompleks,” tutupnya.