Bawaslu Sampaikan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Dorong Optimalisasi Anggaran serta Evaluasi Regulasi untuk Pemilu Mendatang

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Republik Indonesia menguraikan kepada DPR RI rencana kerja 2026 sekaligus realisasi anggaran pada 2024. Disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja untuk menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas maka optimalisasi anggaran dan evaluasi regulasi memiliki peran sentral.

“Pada tahun 2024, total pagu yang dikelola Bawaslu sebesar Rp17,98 triliun dan realiasasi yaitu Rp15,68 triliau atau 87.24 persen. Maka, sisa anggaran yakni Rp2,29 triliun yang merupakan kombinasi dari belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai,” ujar Bagja pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (7/7/3035).

Menurut Bagja, anggaran yang dikelola selama tahun 2024 dilakukan dengan akuntabel dan juga efisien. Hal itu dibuktikan dengan raihan Bawaslu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Berbicara mengenai anggaran, Bawaslu sebiisa mungkin efisien dan juga akuntabel. Kami meraih WTP dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut,” ujarnya.

“Untuk tahun 2026, Bawaslu mengajukan pagu indikatif berjumlah Rp1,98 triliun. Anggaran tersebut dalam rangka mendukung program strategis meliputi rekrutmen ASN baru, peningkatan kapasitas pengawas, sosialisasi renstra 2025-2029, penguatan kelembagaan pengawasan pemilu, dan transformasi digital pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu juga menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa terjadi peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja kelembagaan dan keberhasilan program pengawasan partisipatif.

“Survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu mencapai 81,6 persen pasca tahapan Pemilu Serentak 2024,” ujar Bagja.

Melalui RDP ini, Bawaslu memberikan komitmen untuk selalu memperkuat fungsi-fungsi pengawasan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta membangun sistem pengawasan yang adaptif dan responsif sebagai jawaban dari tantangan pemilu ke depan.