Cecep Rahmat Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha, mengajak masyarakat untuk berperan aktif menolak praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi daring yang digelar melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/3/2026).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tersebut menegaskan bahwa praktik politik uang (money politic) merupakan tindakan yang merusak kualitas demokrasi karena melibatkan pemberian materi untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat.

“Forum seperti ini menjadi penting agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Harapannya, pemahaman ini tidak berhenti pada peserta kegiatan saja, tetapi dapat disampaikan kembali kepada masyarakat luas,” ujar Cecep.

Dalam pemaparannya, Cecep menjelaskan bahwa politik uang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap proses demokrasi. Di antaranya merusak prinsip keadilan dalam pemilu karena kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar akan lebih diuntungkan. Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan karena pemilih menentukan pilihan bukan berdasarkan kapasitas maupun rekam jejak kandidat.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa politik uang juga dapat mendorong terjadinya korupsi. Kandidat yang telah mengeluarkan biaya besar dalam proses pemilihan cenderung berupaya mengembalikan modal ketika telah menduduki jabatan publik. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Menurut Cecep, upaya pencegahan politik uang perlu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih menentukan pilihan berdasarkan visi, program, serta rekam jejak kandidat. Selain itu, pengawasan pemilu yang ketat oleh lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah praktik politik uang. Ketika masyarakat berani menolak dan melaporkan pelanggaran, maka ruang bagi praktik tersebut akan semakin sempit,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari kalangan mahasiswa serta organisasi masyarakat yang berdiskusi mengenai berbagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Diskusi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari program Ngabuburit Pengawasan Episode ke-5 dengan tema "Membumikan Pengawasan Partisipatif" yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat selama bulan Ramadan. Program tersebut menjadi sarana edukasi kepemiluan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga integritas demokrasi.