Rakor Lintas Sektoral, Kapolres: Tantangan Hadapi Pilkada Jangan Dianggap Biasa Saja

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Riza Nasrul hadir pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak. Kegiatan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 lalu tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Barat, Kapolres Cimahi, Dandim 06/09 Cimahi, Ketua DPRD Bandung Barat, Ketua KPU KBB, Perwakilan Kejaksaan, Satpol PP, Para Camat se-KBB, Kepala Dinas, Ketua Parpol, Panwaslu Kecamatan, dan PPK.

Kapolres Cimahi dalam sambutannya menyebutkan bahwa dalam rangka pengamanan kepala daerah, kehidupan demokrasi telah berikan kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul yang dijamin oleh konstitusi untuk terlibat dlm roda pemerintahan. Proses pendewasaan demokrasi sedang berlangsung. " Pemilu adalah wujud keikutsertaan seluruh masyarakat sebagai sarana demokrasi untuk sampaikan aspirasi rakyat dalam rangka bentuk sistem negara yg legitimate. Pemerintah yg lahir dari pemilu adalah kehendak rakyat. Pilkada penting bagi sistem daerah, maka Polri sebagai penanggung jawab untuk menjaga mengawal mengamankan Pilkada dan akan serahkan segala sumber daya yangada dan memperkokoh koordinasi dengan pihak lainnya agar dapat berlangsung jujur, aman, demokratis, dan sejuk. Harapannya, terjadi pemantapan demokrasi. Polres dan jajaran didukung TNI, Pemda dan instansi, organisasi terkait, komponen masyarakat akan gelar Ops Mantap Praja Lodaya di wilayah hukum Polres cimahi. 

Diadakan di Lembang, pada kesempatan tersebut Ketua Bawaslu menyampaikan paparan mengenai Pengawasan dalam Pilkada. Disampaikan mengenai fungsi pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan yang sedang berjalan yaitu dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Bandung Barat. Selanjutnya, menyampaikan tujuan pengawasan partisipatif yaitu, pertama menjaga Integritas Pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan.

Kedua, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar proses pemilihan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, Menindaklanjuti Pelanggaran. Dengan pengawasan partisipatif, Bawaslu dapat dengan cepat menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Hal ini membantu menjaga proses pemilihan tetap berjalan adil dan demokratis.