Lompat ke isi utama

Berita

Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Keterangan Tertulis se-Jawa Barat

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Finalisasi Penyusunan Keterangan Tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Suasana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Finalisasi Penyusunan Keterangan Tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 yang digelar di Kabupaten Bekasi, (10-11 Januari 2025)

Kabupaten Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Finalisasi Penyusunan Keterangan Tertulis pada Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bekasi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pengarahan dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam. 

Dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat hadir Pimpinan Bawaslu yakni Zacky Muhammad Zam Zam, Fereddy, Nuryamah, Usep Agus Zawari, Harminus Koto, Muamarullah, dan Eliazar Barus. Dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat hadir Ketua Bawaslu Riza Nasrul, Koordiv P2HM Ridwan Raharja, dan Koordiv HPS Siska Ayu.

Kegiatan dilanjutkan dengan finalisasi alat bukti untuk Kabupaten/Kota yang terdapat PHPU Kada Pemilihan Kepala Daerah (Perselisihan Hasil Pemilihan). Finalisasi keterangan tertulis dan alat bukti memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah Review Keterangan Tertulis dan Verifikasi komponen, Review  Daftar Alat Bukti dan Evaluasi Daftar Alat Bukti. 

Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dengan 2 pokok permohonan pemohon melampirkan 37 Daftar Alat Bukti sebagai bahan pengawasan Bawaslu Bandung Barat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa dalam menyusun keterangan dan bukti-bukti dalam PHP Pilkada 2024, perkembangan PHP di 11 Kabupaten Kota di Mahkamah Konstitusi terdapat 3  permohonan yang dicabut yaitu Pangandaran, Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Maka, sidang keterangan tertulis akan berlanjut untuk 8 Kabupaten/Kota lainnya termasuk Kabupaten Bandung Barat.

Agenda selanjutnya adalah pematangan keterangan tertulis dan sidang akan dilaksanakan pada 17 Januari 2025 mendatang di Mahkamah Konstitusi RI. Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan finalisasi keterangan dan optimalkan pemberkasan.

Penulis dan Foto: Ayu Putri Utami