Survei Poltracking Catat Bawaslu Masuk Tiga Besar Lembaga Paling Dipercaya

Bandung Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Republik Indonesia kembali memperoleh tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang tinggi berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia. Dalam survei yang dilaksanakan pada 11–17 Mei 2026, Bawaslu menempati peringkat ketiga sebagai lembaga negara dan institusi demokrasi yang paling dipercaya masyarakat Indonesia.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 6,1 persen responden menyatakan sangat percaya kepada Bawaslu RI, sementara 65,2 persen responden menyatakan cukup percaya. Di sisi lain, responden yang menyatakan kurang percaya tercatat sebesar 18 persen, sedangkan yang menyatakan sangat tidak percaya hanya 1,7 persen.

Capaian tersebut menempatkan Bawaslu di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga kepresidenan, serta berada di atas sejumlah lembaga negara lainnya, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tingginya tingkat kepercayaan publik tersebut menjadi indikator bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap peran Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi dan mengawasi setiap proses kepemiluan secara independen dan profesional.

“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta menjaga integritas kelembagaan,” demikian salah satu poin yang dapat dimaknai dari hasil survei tersebut.

Selain tingkat kepercayaan, survei Poltracking Indonesia juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara dan institusi demokrasi. Pada kategori ini, Bawaslu kembali menempati posisi ketiga setelah TNI dan lembaga kepresidenan.

Sebanyak 4,7 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Bawaslu, sementara 65,4 persen responden menyatakan cukup puas. Adapun responden yang menyatakan kurang puas tercatat sebesar 19,7 persen dan yang menyatakan sangat tidak puas hanya 1,9 persen.

Pada kategori kepuasan publik, Bawaslu berada di atas sejumlah lembaga negara lainnya dan hanya berada di bawah TNI yang memperoleh tingkat kepuasan sangat puas sebesar 10,1 persen serta lembaga kepresidenan sebesar 6,8 persen.

Hasil survei ini menjadi salah satu gambaran bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang, penguatan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta peningkatan partisipasi masyarakat tetap menjadi fokus utama Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Sebagai data pendukung, survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 11–17 Mei 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau telah menikah. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang umum digunakan dalam penelitian opini publik untuk memperoleh gambaran representatif terhadap pandangan masyarakat.

Capaian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga melalui kerja-kerja pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan masyarakat, Bawaslu diharapkan dapat terus memperkuat perannya dalam mengawal proses demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.